Komitmen Bersama, Desa Ibul Gelar Rembuk Stunting 2026 demi Target "Zero Stunting"
- Jun 23, 2026
- Admin Desa Ibul
IBUL – Pemerintah Desa Ibul menggelar musyawarah Rembuk Stunting Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Aula Pertemuan Kantor Desa Ibul pada Jumat (12/6). Pertemuan ini menjadi langkah krusial desa dalam menyusun strategi dan memetakan program kerja sub-sektor kesehatan untuk tahun anggaran mendatang.
Acara ini dihadiri oleh Perwakilan Camat Badau, Kepala Desa Ibul, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa, Tim Penggerak PKK, Petugas Gizi Puskesmas Badau, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Bidan Desa, serta perwakilan masyarakat dan orang tua balita.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Ibul menegaskan bahwa penanganan stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis) masih menjadi program prioritas nasional yang wajib dikawal ketat di tingkat desa.
"Anak-anak adalah masa depan Desa Ibul. Melalui Rembuk Stunting 2026 ini, kita tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban seremonial, tetapi benar-benar mengunci anggaran dan aksi nyata agar target Zero Stunting di desa kita bisa tercapai," ujarnya.
Pemetaan Data dan Rencana Aksi 2026
Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Ibul memaparkan hasil pemetaan konvergensi pencegahan stunting. Berdasarkan data evaluasi paruh pertama tahun 2026, terdapat tren positif berupa penurunan angka anak berisiko stunting berkat intervensi pemberian makanan tambahan (PMT) dan pengawasan rutin posyandu.
Untuk melanjutkan tren positif tersebut, forum rembuk menyepakati beberapa poin penting yang akan di ajukan untuk didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2027, antara lain:
- Melaksanakan aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak (lintas sektor).
- Menetapkan dan menyepakati usulan kegiatan prioritas intervensi stunting yang akan diusulkan/disinergikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa (RKPDes/APBDes).
- Mengoptimalkan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendata dan mendampingi sasaran 1000 HPK (lbu Hamil, Baduta/Balita, dan Calon Pengantin).
- Usulan Program/Kegiatan Prioritas:
- Memberikan Makanan Tambahan (PMT) bagi lbu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Balita Gizi Kurang/Gizi Buruk Terutama Pada Anak Usia 6-24 Bulan.
- Memberikan Edukasi Tentang Pengolahan Menu Yang Sehat Bergizi dan Seimbang Untuk Diberikan Kepada Bayi dan Anak.
- Memberikan Tablet Tambah Darah Secara Rutin Kepada Remaja Putri dan Ibu Hamil.
- Mendorong Pemberian Asi Eksklusif Selama 6 Bulan Pertama dan Dilanjutkan Dengan MP-ASI Yang Sehat Hingga 2 Tahun.
- Memantau Penimbangan Berat Badan dan Pengukuran Tinggi Badan Balita Secara Rutin di Posyandu atau Difasilitas Kesehatan lainnya.
- Memastikan Ibu Hamil Melakukan Pemeriksaan Kehamilan Sesuai Anjuran.
- Memastikan Anak Stunting Mendapatkan Imunisasi Lengkap Untuk Mencegah Infeksi.
- Memberikan Pemahaman Mengenai Pola Asuh Yang Tepat dan Menanamkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat Sejak dini.
- Mengedukasi Masyarakat, Terutama Orang Tua Tentang Pentingnya Gizi Seimbang Untuk mencegah Stunting.
- Penyuluhan Gizi dan Kesehatan Remaja Putri (Cegah Pernikahan Anak) dan Calon Pengantin.
- Merujuk Anak Yang Stunting Ke Dokter Spesialis Anak
- Mengadakan Kegiatan Kelas Stunting Setiap 1 Bulan Sekali
- Diadakannya Sosialisasi Untuk Ibu Hamil Yang Memiliki Suami Perokok Aktif Tentang Bahayanya Rokok Untuk Ibu Hamil
- Membagi Jumlah Sasaran Posyandu Menjadi RT 01 - RT 06 Ke Posyandu Balita Harapan, Sedangkan RT. 07 - RT. 011 Ke Posyandu Harapan Bunda, Sehingga Cakupan Pelayanan Berjalan Dengan Baik Karna Tidak Terlalu Banyak Sehingga Dapat Melayani Dengan Maksimal
- Menyediakan / Mengkalibrasi Antropometri Timbangan Posyandu Sehingga Pengukuran Dapat Dilaksanakan Dengan Tepat dan Akurat
- Revitalisasi Posyandu dan peningkatan kapasitas Kader.
Acara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Bersama Rembuk Stunting Desa Ibul Tahun 2026 oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan perwakilan tokoh masyarakat sebagai bentuk komitmen lintas sektor.